JURNALREALITAS.COM, SIMALUNGUN – Massa FORMIKOM (Forum Orang Miskin) pimpinan Lipen Simanjuntak mendatangi kantor Bupati Kab. Simalungun Selasa, (16/2/2016). Mereka berdemo dan menuntut hak-hak masyarakat miskin yang selama ini tidak pernah dipenuhi oleh pihak pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten (PemKab) Kabupaten Simalungun. Demo yang berlangsung sekitar pukul 11:00 siang hari tersebut, diikuti sekitar 150 an orang juga menuntut terkait permasalahan yang terjadi di Nagori Janggar Leto, Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun. Masyarakat di daerah ini merasa dianak tirikan oleh pihak pemerintah Kabupaten dibandingkan dengan Nagori lainnya.
Adapun permasalahan yang membelenggu Nagori Janggar Leto ini terkait bantuan Program Pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran yaitu: Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasi Kesehatan (BOK), Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan pertanian, pupuk, bibit, hand tracktor, dan pompa air.
Lebih lanjut, dalam aksi demonya FORMIKOM menilai ketidak becusan kinerja dari empat SKPD yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pertanian (Distan) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Simalungun.
Hal tersebut dikarenakan menurut FORMIKOM keempat Dinas tersebutlah yang dianggap paling bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini bantuan dari Kementrian Soial RI.
Sebagaimana diketahui bahwa Kementrian Sosial telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk Kabupaten Simalungun demi menanggulangi kemiskinan seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Komunitas Adat Terpencil (KAT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), tahun 2015 sebesar Rp. 1 Milyar, dana disabilitas (Cacat) dan dana Lansia, program keserasian, bantuan sosial (bansos), Askessos, dan lain-lain. Namun dana yang besar itu tidak diketahui keberadaannya karena tidak adanya transparasi dari Dinsosnaker Kab. Simalungun dan tingginya tingkat KKN di Dinas tersebut sebab para penerima dana bantuan tersebut adalah hanya yang dekat dengan instansi tersebut. Sementara di Nagori Janggar Leto tidak ada satupun yang menerima Dana Lansia, Rumah tidak layak huni, KUBE dan lain-lain. Oleh karena itulah mereka mengadukan dan menyampaikan hal ini langsung kepada Bupati Simalungun.
Sementara di sektor pendidikan, dana yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk BSM, Block Grant, Beasiswa BOS, untuk mengantisipasi agar jangan ada siswa yang putus sekolah tidak tersalurkan dengan baik. Sehingga banyak siswa di Nagori Janggar Leto yang putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan dan tidak pernah menerima bantuan dari sekolah seperti bantuan yang disebutkan diatas.
Sedang di sektor kesehatan, sesuai Undang – Undang Kesehatan Pasal 28, Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya. Namun di Kab. Simalungun khususnya di Nagori Janggar Leto hal tersebut tidak terlaksana. Seperti banyaknya masyarakat yang tidak menerima bantuan BPJS Kesehatan PBI (Jamkesda Simalungun) juga program upaya peningkatan kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Dan di sektor pertanian khususnya di Nagori Janggar Leto banyak petani yang gagal panen karena mahalnya proses pengolahan tanah dan juga karena mahalnya harga pupuk, minimnya pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dinas terkait khususnya dalam upaya bagaimana masyarakat Janggar Leto bisa meningkatkan hasil panen dan pertaniannya. Dan mereka sama sekali tidak pernah menerima bantuan seperti bantuan pupuk Opsus, pupuk bersubsidi, bibit, hand tracktor, pompa air, PUAP, dan lain-lain.
FORMIKOM dalam aksi demo tersebut menuntut agar Bupati Simalungun menghadirkan keempat Kepala Dinas yang dianggap kinerjanya tidak becus. Namun keinginan mereka tidak dapat dipenuhi karena PJ. Bupati Simalungun, Binsar Situmorang sedang ada rapat di Medan. Dan dalam hal ini PJ. Bupati diwakili oleh Sahat ML. Simangunsong, staff ahli Bupati bidang hukum, politik dan pemerintahan.
Dalam tanggapannya, staf khusus Bupati meminta agar pihak FORMIKOM membuat tuntutan secara tertulis yang nantinya akan disampaikan langsung kepada atasannya yaitu PJ. Bupati. Dan berharap akan segera direspon oleh atasannya yang selanjutnya nanti akan memanggil ke Empat Kepala Dinas (SKPD) tersebut untuk ditanyai dan dievaluasi kinerjanya terkait adanya tuntutan dari masyarakat Nagori Janggar Leto.
Merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan staf ahli bupati, FORMIKOM bersama rombongan pendemo mendatangi kantor DPRD Simalungun untuk menyampaikan keluh kesah dan tuntutan mereka. Di kantor wakil rakyat ini, mereka diterima oleh Sekretaris Dewan DPRD Simalungun, Eka Hendra. Dalam kesempatan ini, dicapai kesepakatan bahwa pihak DPRD Simalungun akan turun dan mendengar langsung aspirasi masyarakat Nagori Janggar Leto dengan berjanji akan mengadakan pertemuan di Kantor Pangulu Nagori Janggar Leto, pada Selasa, tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 10 pagi.
Aksi tersebut mendapat pengawalan dari Sat Pol PP Kab. Simalungun yang diback up oleh aparat Kepolisian Polres Simalungun. Aksi demo berlangsung secara tertib dan damai. Dan setelah merasa aspirasinya telah mendapat tanggapan dari pihak DPRD, FORMIKOM dan para pendemo membubarkan diri dengan tertib. (M. Baringin P.S)
