SEMARANG – Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) sukses menyelenggarakan Kongres I dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari 5 hingga 7 Desember 2025, bertempat di Hotel Metro, Semarang, Jawa Tengah.
Acara ini menjadi momen penting dan bersejarah bagi organisasi dalam pengambilan keputusan strategis organisasi, sekaligus sebagai momentum konsolidasi seluruh anggota, untuk membumikan Pancasila di bumi Indonesia.
Diawali dengan sambutan sekaligus laporan kegiatan oleh Ketua Panitia, Dr. Gunawan Djayaputra, S.H., S.S., M.H. Beliau menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas dukungandari berbagai pihak, khususnya dari BPIP, atas terlaksananya Kongres I GPP. Hal ini menunjukkan semangat kolektif-gotong-royong sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Acara dimeriahkan dengan suguhan budaya yang memukau, yaitu Tari Bunga Rambe Nusantara dari DPD GPP Jawa Tengah yang melambangkan kekayaan warisan budaya bangsa , serta lagu persembahan “Ibu Pertiwi”, dari DPC Pontianak Kalimantan Barat, yang melukiskan betapa saat ini Ibu Pertiwi sedang berduka, dengan berbagai peristiwa sedih yang terjadi.
Acara pembukaan dilanjutkan dengan sesi internal, yaitu perkenalan pengurus DPP GPP dan pemberian serta penyematan cenderamata kepada pengurus DPP GPP.
“Kongres pertama ini adalah momentum bersejarah bagi organisasi yang dideklarasikan pada 1 Juni 2019, dan menegaskan bahwa meskipun GPP telah melalui banyak suka dan duka selama enam tahun berdiri, namun dengan semangat gotong royong bersama, organisasi dapat berjalan dengan baik,” tutur Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si, selaku ketua Umum DPP GPP dalam sambutannya.
Dr. Antonius juga menegaskan rasa bangga atas peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia dan Hari Lahir Pancasila ini. Beliau mengingatkan dua cita-cita Revolusi Nasional; pertama, membangun masyarakat sosialisme Indonesia tanpa adanya penindasan dalam masyarakat, dan kedua, mengingatkan pidato Sukarno pada 30 September 1960, yaitu membangun Dunia Baru, karena keyakinan bahwa Pancasila adalah ideologi yang dapat menjadikan dunia lebih baik. Beliau menutup amanatnya dengan seruan, “Kita satu-paduan kekuatan kita. Hanya dengan ajaran itu maka dunia akan lebih baik.”
Selanjutnya, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BPIP RI sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP GPP, secara lugas menyampaikan dalam sambutannya bahwa pentingnya peran Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Beliau menggarisbawahi fakta historis sejak lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 dan menekankan pentingnya edukasi agar Pancasila ini diketahui asal-usulnya oleh generasi ke generasi, serta hidup terus dari bangsa ke bangsa, tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan republik Indonesia.
“Kedudukan Pancasila identik yang diakui oleh Sukarno sebagai dasar dan falsafah bangsa, diakui sebagai sumber hukum, serta secara tegas sebagai ideologi bangsa yang diakui oleh negara. Pancasila adalah panah hidup Indonesia yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki lima nilai prinsip, dan merupakan pondasi bangsa untuk menjaga keutuhan-keutuhan bangsa. Sebagai aplikasi praktis, beliau menekankan pentingnya toleransi agama, suku, dan hal lainnya. Nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan karakter melahirkan spirit untuk semua, dan melahirkan pemimpin dalam semangat Pancasila,” ujar Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya
Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya juga secara resmi membuka Kongres, didampingi oleh Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara Umum GPP. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian cenderamata oleh Ketua Umum DPP kepada Pembina DPP. Seluruh rangkaian acara pembukaan ini dihadiri oleh pejabat-pejabat wilayah Jawa Tengah, yang menunjukkan sinergi antara GPP dan pemerintah daerah.
Acara bergulir pada Diskusi Publik yang mengangkat tema “QUO VADIS CITA-CITA REVOLUSI NASIONAL?” Hasil diskusi publik ini menghasilkan rekomendasi tegas untuk membangkitkan Kesadaran Ideologis dan mengimplementasikan Trisakti secara utuh: Berdaulat dalam Politik, Mandiri dalam Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Di bidang Politik, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Si, menekankan agar bangsa menghentikan siklus utang dan membenahi pengelolaan kekayaan alam, mewajibkan semua visi dan misi pembangunan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Senada, Prof. Dr. Ganjar menyoroti adanya ketimpangan antara cita-cita Pancasila dengan realitas, mengkritik penyimpangan reformasi dan lunturnya kesadaran ideologi akibat penghilangan mata pelajaran Pancasila dari kurikulum. Disarankan agar ilmu Pancasila terus dikembangkan sebagai sumber utama yang mengintegrasikan seluruh bidang, serta membenahi sistem politik yang cenderung menyerupai parlementer.
Untuk mencapai Kemandirian Ekonomi, Prof. Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D, merekomendasikan tiga langkah fundamental: menjadikan Pancasila sebagai dasar dan output setiap undang-undang, menggalakkan kesadaran melalui pendidikan, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Masih dari sudut ekonomi, Prof. Dr. Anthony Budiawan memperingatkan bahwa krisis kebangsaan terjadi karena para pemimpin justru menyalahgunakan wewenang dan merumuskan hukum yang memicu keserakahan, secara nyata melanggar konstitusi, sehingga menghilangkan Keadilan Sosial. Menimbulkan kesenjangan ekstrem yang berpotensi tinggi memicu kerusuhan sosial.
Adapun di bidang Kebudayaan, Prof. Muhamad Sabri menegaskan agar nilai gotong royong dan karakter religius bangsa dipertajam dan disinergikan sebagai kekuatan moral. Implementasi Trisakti secara keseluruhan adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang) berkebudayaan demi mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Terakhir, Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum menggarisbawahi tentang implementasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta dalam membumikan Pancasila, sesuai kapasitas masing-masing.
Acara diskusi publik telah selesai, maka dilanjutkan acara Kongres I GPP yang dihadiri dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres I GPP ini memiliki agenda yaitu menerima laporan pertanggungjawaban DPP GPP, mengubah atau menyempurnakan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menetapkan Program dan Garis Perjuangan Organisasi, serta menetapkan Ketua Umum yang sekaligus bertindak sebagai formatur tunggal untuk menyusun personalia DPP GPP periode 2025-2030.
Kongres I ini sangat strategis mengingat Kongres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Musyawarah mufakat sidang yang dipimpin Drs. Hendrikus Clement dari Kalimantan Barat menghasilkan kesepakatan untuk memilih kembali Mayor Jenderal TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya sebagai Ketua Pembina GPP 2025-2030, dan Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si. selaku Ketua Umum GPP 2025-2030, serta memilih Prof. Dr. Drs Adv Ganjar Razuni, S.H., M.Si. selaku Ketua Dewan Pakar GPP 2025-2030 dan Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S. selaku Ketua Dewan Pengawas DPP GPP.
Konsensus ini menunjukkan kesinambungan kepemimpinan dan kepercayaan penuh para peserta Kongres terhadap visi dan misi pimpinan terpilih dalam menahkodai GPP lima tahun ke depan.
Acara selanjutnya melaksanakan RAKERNAS yang dihadiri pimpinan DPD GPP dari berbagi daerah. Rakernas ini berfokus pada penyusunan dan sinkronisasi program kerja strategis yang berlandaskan hasil-hasil Kongres, terutama terkait dengan penguatan kaderisasi, perluasan jangkauan program pembumian Pancasila di tingkat akar rumput, serta penguatan sinergi dengan berbagai lembaga negara, khususnya BPIP RI.
Pembahasan di Rakernas meliputi penetapan target operasional, alokasi sumber daya, dan rencana aksi untuk implementasi dua cita-cita Revolusi Nasional yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum GPP. Seluruh rangkaian Kongres I dan Rakernas VII GPP yang berjalan lancar dan penuh dinamika kekeluargaan ditutup oleh Ketua Umum GPP 2025-2030 terpilih, Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si.
Dalam sambutan penutupnya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan pimpinan sidang atas kontribusi dan dedikasi yang luar biasa, sembari menekankan kembali komitmen GPP untuk terus bergotong royong dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab berdasarkan Pancasila. (TS/MG)
