JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi dengan grand issue “Reformasi Kabinet Merah Putih” pada Senin, 9 Maret 2026. Aksi tersebut awalnya direncanakan berlangsung di depan Istana Merdeka, namun pihak kepolisian tidak mengizinkan massa aksi untuk mendekat karena kawasan tersebut termasuk objek vital nasional. Oleh karena itu, aksi kemudian dilanjutkan di kawasan Monumen Nasional, tepatnya di Silang Monas Selatan, Jakarta.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Bung De Niao, dalam orasinya menyoroti kegagalan diplomasi pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kepentingan nasional. Ia menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia harus bertanggung jawab atas berbagai persoalan strategis yang terjadi.
Menurut De Niao, kegagalan diplomasi tercermin dari masuknya Indonesia dalam inisiatif Board of Peace yang diprakarsai Amerika Serikat, serta kerugian yang muncul dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
“Ya, kita melihat bahwa Menteri Luar Negeri dan Menteri ESDM bertanggung jawab penuh atas kegagalan diplomasi, mulai dari masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace hingga kerugian dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade,” ujar De Niao dalam wawancaranya.
Selain itu, ia juga menyoroti pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa ketahanan bahan bakar minyak (BBM) nasional hanya mampu bertahan selama 20 hari apabila terjadi gangguan besar pada pasokan global. Kondisi ini menjadi semakin krusial di tengah eskalasi konflik internasional, khususnya setelah agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang berpotensi mengganggu stabilitas energi dunia.
Dalam wawancara tersebut, De Niao juga menegaskan bahwa pemerintah seharusnya kembali memaknai prinsip politik bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Seharusnya Pemerintah Indonesia memaknai kembali makna politik bebas aktif sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Bergabung dengan Board of Peace bentukan Amerika Serikat, di saat negara tersebut justru melakukan invasi ke Iran, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, DPD GMNI DKI Jakarta membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Luar Negeri Sugiono karena dinilai gagal menjalankan peran politik bebas aktif Indonesia.
2. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dianggap gagal membangun dan memastikan ketahanan energi nasional di tengah potensi krisis global.
3. Mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Aksi tersebut dihadiri oleh kader GMNI dari seluruh cabang se-Jakarta. Massa aksi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian karena perwakilan aksi tidak dapat bertemu langsung dengan pihak Istana.
Meski demikian, massa tetap menyerahkan poin-poin tuntutan kepada Kapolres sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi kepada pemerintah. Setelah itu, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan damai. (TS/MG)
