JURNALREALITAS.COM, JAKARTA – Virus Covid-19 yang telah melanda Republik ini belum berhenti, verbagai kebijakan pemerintah selaku diciptakan mulai dari PSBB, sampai ke PPKM. Dan sekarang masyarakat Indonesia dihimbau bahkan diwajibkan Vaksinasi sebagai syarat mengurus sesuatu sebagai administrasi di Pemerintahan
Panji Agung Mangkunegoro selaku Ketua LSM Gempur yang juga Aktifis Jayapura, saat dimintai keterangan oleh Awak media Kamis (05-08-2021) menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait vaksinasi
“Vaksin itu suka rela, bukan kewajiban mutlak, jika pemerintah wajibkan masyarakat vaksin pemerintah juga harus gratiskan test kesehatan sebelum vaksin”, ujar Panji Agung Mangkunegoro
“Agar setiap orang bisa mengetahui penyakit bawaan yang mungkin selama ini belum diketahui oleh orang tersebut, dan harus ada pendampingan serta konsultasi yang intens, agar kejadian kejadian vaksin tiba-tiba meninggal tidak bertambah banyak”, ulas Panji
Panji Agung Mangkunegoro memberikan berbagai Masukan dan saran kepada Pemerintah demi melindungi masyarakat rakyat Indonesia, diantaranya:
1. Sebelum vaksin masyarakat harus konsultasi dan mendapatkan pendampingan, karena vaksin adalah cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan akan beradaptasi dengan tubuh yang dampaknya sangat terasa
2. Sebelum vaksin pemerintah harus membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan, agar yang bersangkutan bisa tau penyakit apa saja ada di tubuhnya
“Vaksin itu baik jika ada edukasi dan pemahaman yang baik juga di berikan kepada masyarakat. Pemerintah mewajibkan sampai membuat syarat surat vaksin untuk pelayanan tertentu. Seharusnya pemerintah juga menggratiskan pemeriksaan kesehatan sebelum vaksin”, harap Panji
Masyarakat bisa jadi lebih takut dengan vaksin dari pada covid-19, Kita harus bijak dan mengerti apa itu vaksin serta dampaknya buat diri kita
“Menolak vaksin itu masalah privasi , mau vaksin juga hak pribadi, tetapi ada langkah sebelum vaksin yg harus kita lalui. Pahami kondisi tubuh kita sebelum vaksin, jangan karena hanya menggugurkan kewajiban wajib mendapatkan surat vaksin untuk kebutuhan lain (berangkat keluar kota, atau menjadi syarat utama). Pemerintah harus bijak, masyarakat harus jeli, teliti dan banyak konsultasi ke dokter sebelum vaksin”, tegas Panji
“Menolak atau menerima vaksin itu hak pribadi saya ,tetapi saya harus berhati-hati, masa depan anak saya masih panjang, mudah-mudahan kita bisa melewati cobaan berat ini, pandemi Covid-19”, pungkas Panji Menutupi. (Yulinda Tan)
