JURNALREALITAS.COM, JAKARTA – Belum hilangnya Virus Covid-19 ditanah air, membuat semua kalangan merasakan dampak yang sangat signifikan. Pemerintah berusaha agar penyebaran Covid-19 ini dapat diminimalisir dengan selalu menghimbau agar menerapkan Protokoler Kesehatan dalam setiap kegiatan dan aktivitas.

Upaya yang dilakukan demi keselamatan warga negara dan masyarakat, mulai dari PSBB sampai Ke PPKM belum membuat Covid-19 hilang. Pemerintah bersama unsur terkait mewajibkan adanya Vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Terkait Vaksinasi dan kebijakan PPKM ini, 3 Organisasi / Lembaga ikut angkat bicara diantaranya SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia), Puspindo (Perkumpulan Usahawan Ponsel Indonesia), dan LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia). Organisasi tersebut akan rencanakan kegiatan Talk Show yang bertemakan “PPKM Untuk Siapa sih…?”

Menurut Ketua Umum DPP SKPPHI Ryanto Sirait saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat (06-08-2021) di Kawasan Pulomas, Jakarta Timur menjelaskan SKPPHI akan kaji dari segi Kebijakan publiknya

“Kami bersama tim SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) mengkaji kebijakan pemerintah terkait PPKM dan Vaksinasi, dari segi hukum dan kebijakan publik akan kami kupas. Nanti kita akan undang Narasumber yang mumpuni dari perwakilan Pemerintah selaku Eksekutif, dan kami juga undang Pengamat Kebijakan Publik”, ujar Ryanto Sirait yang juga Managing Partner RSP Law Office

Hasdar Hanafi selaku Sekjen DPP Puspindo akan mengulas terkait wadah organisasi yang dipimpinnya yakninya dari Segi Usahawan

“Puspindo (Perkumpulan Usahawan Ponsel Indonesia) sebagai wadah organisasi para usahawan sangat merasakan dampak dari kebijakan pemerintah, kami disini bukan maksud mengkritisi tapi juga akan memberikan solusi yang konkrit demi keselamatan kita bersama. InsyaAllah nanti di Talk Show kita, yang akan dilaksanakan melalui zoom meting akan libatkan peserta dari kalangan usahawan langsung. Semua keluhan dan laporan yang kami terima akan kita kupas bersama dalam talk show tersebut”, tutur Hasdar Hanafi yang juga Ketua ADPPI (Asosiasi Dosen Pemerhati Pendidikan Indonesia) Provinsi Sulsel.

Sementara itu, Megy Aidillova selaku Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta akan menyampaikan peran dan ruang lingkupnya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen

“Kami di LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia) akan menyampaikan hal-hal yang sangat merugikan konsumen, baik itu produk maupun jasa. Dari hasil laporan yang masuk salah-satunya Konsumen transportasi, khususnya Transportasi udara, ada aturan yang tumpang tindih, sehingga ini membuat kerugian yang begitu besar tanpa adanya kompensasi. Nanti kami akan kupas di Talk Show yang rencana akan kita adakan pada 28 Agustus 2021 mendatang,” ungkap Megy Aidillova menutupi. (red)