JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis jumlah terbaru korban terdampak banjir bandang hingga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Jumlah korban meninggal dunia dari 3 provinsi tersebut bertambah menjadi 1.140 jiwa, dan 163 nama masih hilang (Data Terakhir Minggu, 28-12-2025)
Aktivis Muda Putri Nabila Damayanti, SH saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Selasa (30-12-2025) mengkritisi dan menyayangkan akan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah terhadap status Bencana Banjir Bandang yang melanda 3 Provinsi tersebut
“Kami selaku rakyat yang selalu mengamati perkembangan bencana yang terjadi di Sumatera merasa sangat miris dan sedih sekali, bahkan sudah ribuan korban tewas pun masih belum juga ditetapkan status bencana sebagai Bencana Nasional. Ada Apa?. Meski Pemerintah Prabowo telah Berkunjung ke lokasi bencana, tapi itu tidaklah cukup memberikan bantuan ataupun perhatian kepada masyarakat yang terdampak”, ungkap Putri Nabila Damayanti, SH
“Pemerintah Pusat harus dengan tegas memberikan perhatian kepada rakyat. Kalau Bantuan Luar Negeri dipersulit dan tidak memberikan ijin untuk masuk, seharusnya perhatian harus dengan cepat dan tepat serta maksimal diberikan ke rakyat, jangan tunggu dulu rakyat menderita atau sengsara,” Sesal Putri
Dengan telah 1 tahunnya Pemerintahan Prabowo Gibran menjalankan pemerintahan. Ada beberapa poin refleksi akhir tahun yang disampaikan oleh Putri Nabila Damayanti, SH yang sesuai Pengamatan dan Turun Langsung kepada Masyarakat
“Makan Bergizi Gratis ini bagus, untuk menurunkan angka Stunting kepada anak-anak. Namun perlu banyak evaluasi terhadap Menu, jangan sampai adalagi kasus keracunan, dan Untuk Pengelolaan agar di serahkan sepenuhnya kepada Sekolah masing-masing saja. Terkait Penebangan Hutan Liar Perlu Diberi Hukuman Berat, agar pelaku jera. Serta usut penyebab utama banjir bandang Sumatera”, ungkapnya
“Dari Segi Hukum, di negara kita masih Tumpul ke atas, tajam kebawah dan adanya praktek-praktek membela yang bayar masih melekat. Mari para aktifis muda yg berbasis ilmu hukum kita tanamkan hukum yg adil dan beradab agar negeri ini aman tidak mengaminkan yg salah”, tegas Putri alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.
“Dari Segi Kesehatan masih belum merata fasilitas yg dirasakan masyarakat kalangan bawah, terutama ibu hamil dan saat mau proses lahiran harus bernego dengan pihak RS mengenai biaya, ini sangatlah miris. Dari Segi pendidikan masih perlu di evaluasi masih banyak anak usia sekolah yang belum bisa masuk sekolah terbentur dengan akte kelahiran, karena orang tuanya tidak punya buku nikah yg sah dari KUA, karena pernikahan siri”, ulas Putri menceritakan kejadian sewaktu turun kelapangan menjadi Caleg dulunya
“Selamat Memasuki Tahun Baru 2026, semoga di Tahun 2026 akan lebih baik lagi”, tutup Putri yang aktif di PP AMPG dan Pernah Caleg DPRD Cianjur Dari Partai Golkar ini. (Megy)
