JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) sekaligus Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang secara ideologis dan moral sangat berpihak kepada pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, ia mempertanyakan mengapa berbagai kebijakan pro-rakyat tersebut kerap tidak berjalan efektif bahkan tumpul di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. Ali Mahsun dalam Special Podcast yang digelar pada Senin, 5 Januari 2026, bertempat di PG Center, Jakarta, dengan host Ali Akbar Soleman Batubara, Pemimpin Redaksi ABNNews.id sekaligus wartawan senior. Acara ini disiarkan secara langsung melalui Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube.
Dalam perbincangan mendalam itu, dr. Ali Mahsun mengungkapkan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo terhadap ekonomi rakyat kecil bukanlah retorika politik, melainkan telah ditunjukkan sejak masa kampanye hingga setelah dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.
“Presiden Prabowo sangat memuliakan pedagang kaki lima, pedagang bakso, warung tegal, UMKM, dan pelaku ekonomi rakyat lainnya. Itu saya dengar sendiri sejak beliau berkampanye, dan saya lihat konsistensinya sampai hari ini,” ujar dr. Ali Mahsun.
Namun demikian, ia menyoroti adanya persoalan serius ketika kebijakan presiden tidak berjalan optimal di tingkat kementerian dan lembaga. Menurutnya, kondisi inilah yang memunculkan kegelisahan di kalangan rakyat kecil.
“Kalau kebijakan presiden sudah jelas berpihak, tapi di bawah tumpul dan tidak berjalan, pertanyaannya sederhana: salah siapa?” tegasnya.
Pengabdian Seorang Dokter untuk Rakyat Kecil
Dalam podcast tersebut, Ali Akbar Batubara menyoroti pilihan hidup dr. Ali Mahsun yang meninggalkan kenyamanan profesi dokter spesialis bidang kekebalan tubuh untuk mendampingi PKL dan UMKM selama lebih dari 14 tahun.
dr. Ali Mahsun menceritakan bahwa keputusan tersebut lahir dari pengalaman hidupnya sendiri yang berasal dari keluarga miskin di Mojokerto, Jawa Timur. Sejak kecil ia pernah merasakan hidup sebagai penjual keliling, buruh bangunan, hingga harus berjuang keras sebagai sopir angkutan pedesaan menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Brawijaya, Malang.
“Saya pernah merasakan sendiri menjadi orang miskin. Orang miskin itu tidak punya banyak cita-cita, harapannya hanya satu: besok bisa makan dan anak bisa sekolah,” ungkapnya.
Pengalaman itulah yang membuatnya merasa terpanggil secara moral dan spiritual untuk memperjuangkan nasib pelaku ekonomi kecil. Ia menyebut pengabdiannya sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa.
“Ini bukan soal politik atau materi. Ini panggilan hati. Saya dedikasikan hidup, pengalaman dan ilmu saya untuk mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil,” ujarnya.
UMKM Penopang Utama Bangsa
dr. Ali Mahsun memaparkan bahwa UMKM dan PKL merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data, terdapat sekitar 64,5 juta UMKM di Indonesia. Jika satu UMKM menghidupi minimal tiga orang, maka lebih dari 180 juta rakyat menggantungkan hidupnya pada sektor ini.
“UMKM menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Kalau sektor ini runtuh, maka kedaulatan ekonomi bangsa juga runtuh,” tegasnya.
Namun ironisnya, hingga kini para pelaku ekonomi rakyat masih menghadapi persoalan mendasar, terutama tidak adanya kepastian hukum atas tempat dan lahan usaha, keterbatasan akses permodalan, kapasitas buildingnya masih rendah, serta minimnya pendampingan dari negara.
Ia mendorong agar Perpres 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dinaikkan statusnya menjadi UU. Kenapa? Agar implementasinya memberikan kepastian hukum yang jelas: di mana boleh berjualan, kapan boleh berjualan, dan bagaimana negara melindungi mereka, bukan menjadikan PKL sebagai komoditas politik musiman di saat pemilu.
Kritik terhadap Kabinet dan Seruan Evaluasi
Dalam diskusi tersebut, dr. Ali Mahsun juga melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah pembantu presiden yang dinilainya tidak sejalan dengan visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo. Ia menyebut adanya indikasi “kuda Troya” di dalam kabinet merah putih yang membuat kebijakan presiden tidak berjalan maksimal.
“Kalau presiden sudah tegas, tapi menterinya tidak jalan atau malah berseberangan, ini berbahaya. Ini menyangkut marwah kepemimpinan, harkat martabat bangsa, dan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai perlunya langkah tegas, termasuk evaluasi dan reshuffle terhadap pejabat yang tidak memiliki keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Menurutnya, Presiden Prabowo membutuhkan pembantu-pembantu yang berani, berkarakter, dan memahami denyut nadi penderitaan rakyat. Paling tidak butuh 9 anggota kabinet yang punya berkarakter seperti Purbaya dan Sjafrie Sjamsoeddin.
Pesan untuk PKL dan UMKM
Menutup perbincangan, dr. Ali Mahsun menyampaikan pesan penuh semangat kepada para PKL dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia agar tetap optimis dan tidak menyerah.
“Terus berjualan, terus bekerja, jaga solidaritas, dan jangan putus asa. Kami tidak minta apa-apa dari negara, hanya satu: kepastian hukum dan keberpihakan yang nyata. Kalian adalah penentu masa depan bangsa,” pungkasnya.
Podcast ini diharapkan menjadi ruang refleksi publik sekaligus dorongan moral agar kebijakan ekonomi kerakyatan benar-benar dijalankan secara konsisten dari pusat hingga ke akar rumput. (ril/MG)
