JAKARTA – Audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta menjadi momentum HIPPI menyampaikan gagasan kebijakan untuk memperluas akses, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kontribusi pengusaha pribumi dalam pembangunan ekonomi Jakarta.
DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta terus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui audiensi jajaran DPD HIPPI DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Uchy Hardiman, dengan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog strategis untuk menyampaikan aspirasi dunia usaha sekaligus membahas gagasan mengenai rancangan regulasi dan/atau kebijakan daerah yang dapat memperkuat keberadaan, kapasitas, serta akses pengusaha pribumi dan pelaku usaha lokal dalam ekosistem perekonomian Jakarta.
Bagi HIPPI, penguatan pengusaha pribumi tidak semata-mata dimaknai sebagai pemberian perlakuan khusus. Lebih dari itu, HIPPI mendorong hadirnya kebijakan afirmatif yang menciptakan akses, kesempatan, kapasitas, dan ruang kompetisi yang sehat, sehingga pengusaha pribumi mampu tumbuh, naik kelas, masuk ke dalam rantai pasok strategis, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah.
MENDORONG REGULASI YANG MEMBUKA AKSES, BUKAN SEKADAR MEMBERIKAN FASILITAS
Dalam audiensi tersebut, HIPPI DKI Jakarta menyampaikan sejumlah gagasan yang dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan kebijakan daerah, antara lain penguatan akses pengusaha lokal terhadap belanja dan pengadaan pemerintah, peningkatan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok proyek strategis, penguatan kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha lokal, akses pembiayaan, kemudahan berusaha, pengembangan kapasitas serta peningkatan daya saing.
HIPPI juga mendorong agar kebijakan pemberdayaan pengusaha lokal tidak berhenti pada program pembinaan, tetapi berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang terintegrasi, mulai dari akses pasar, pembiayaan, produksi, distribusi, teknologi, sumber daya manusia hingga penciptaan jejaring bisnis.
“HIPPI tidak datang untuk meminta privilese. Kami datang membawa gagasan agar pemerintah dan dunia usaha dapat membangun ekosistem yang membuka kesempatan lebih luas bagi pengusaha pribumi untuk tumbuh dan bersaing. Kami ingin pengusaha pribumi menjadi bagian penting dari rantai nilai ekonomi Jakarta, bukan hanya menjadi penonton dari pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di kotanya sendiri,” ujar Uchy Hardiman, Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta.
Menurut HIPPI DKI Jakarta, Jakarta membutuhkan ekosistem kewirausahaan yang mampu mempertemukan kekuatan pemerintah, BUMD, perusahaan besar, UMKM, pengusaha lokal, lembaga pembiayaan, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, HIPPI mendorong agar kebijakan afirmasi pengusaha pribumi dirancang secara terukur, transparan, berbasis data, serta berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kontribusi ekonomi, sehingga dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Jakarta.
DARI ASPIRASI MENJADI REKOMENDASI KEBIJAKAN
Audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta juga menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi HIPPI DKI Jakarta menuju Pelantikan Pengurus DPD HIPPI DKI Jakarta dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HIPPI DKI Jakarta Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada 8 Oktober 2026 di Auditorium Balai Agung, Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rakerda akan menjadi forum penting bagi HIPPI DKI Jakarta untuk merumuskan arah organisasi sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan dunia usaha di Jakarta.
Dalam forum tersebut, gagasan mengenai penguatan regulasi dan kebijakan bagi pengusaha pribumi akan ditempatkan sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yakni membangun ekosistem pengusaha Jakarta yang produktif, mandiri, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Rangkaian agenda Rakerda tersebut dipersiapkan melalui kerja kepanitiaan yang berada di bawah koordinasi Steering Committee (SC) Andiko Wicaksono dan dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Erik K. Piliang.
HIPPI: DARI ORGANISASI PENGUSAHA MENJADI KEKUATAN EKOSISTEM EKONOMI
Sebagai organisasi yang membawa mandat penguatan pengusaha pribumi Indonesia, HIPPI memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kepentingan dunia usaha dengan agenda pembangunan pemerintah.
HIPPI memandang bahwa kekuatan pengusaha pribumi bukan hanya diukur dari jumlah pelaku usaha, tetapi dari seberapa besar kemampuan mereka menciptakan lapangan kerja, membangun rantai pasok, melakukan investasi, membayar pajak, menggunakan produk dalam negeri, melakukan inovasi, dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Karena itu, HIPPI DKI Jakarta ingin membawa paradigma baru: dari sekadar pembinaan pengusaha menjadi pembangunan ekosistem pengusaha.
“Kami ingin HIPPI menjadi jembatan yang mempertemukan pemerintah dengan kekuatan dunia usaha. Regulasi yang baik harus mampu melahirkan pengusaha yang lebih kuat, lebih profesional, lebih bankable, lebih kompetitif, dan mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Jakarta. Inilah yang ingin kami dorong melalui Rakerda dan komunikasi strategis dengan DPRD serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tegas Uchy Hardiman.
HIPPI DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan dunia usaha sekaligus tetap menjunjung prinsip transparansi, profesionalisme, kompetisi yang sehat, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekonomi.
MENUJU JAKARTA DENGAN EKOSISTEM PENGUSAHA YANG LEBIH KUAT
Momentum audiensi ini diharapkan menjadi awal dari proses dialog kebijakan yang lebih luas antara HIPPI, DPRD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
HIPPI DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan pengusaha yang mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tersebut.
Karena itu, penguatan pengusaha pribumi bukan sekadar agenda organisasi. Ia merupakan bagian dari ikhtiar membangun ekosistem ekonomi Jakarta yang inklusif, produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan jangka panjang.
Melalui Rakerda 2026, HIPPI DKI Jakarta akan membawa semangat tersebut ke dalam agenda organisasi dan rekomendasi kebijakan, dengan satu orientasi utama:
«Membangun pengusaha yang kuat,
menciptakan ekosistem yang sehat,
dan menjadikan dunia usaha sebagai kekuatan strategis pembangunan Jakarta.»
Tentang HIPPI
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) merupakan organisasi pengusaha yang berkomitmen memperkuat kapasitas, daya saing, jejaring, dan kontribusi pengusaha pribumi dalam pembangunan ekonomi nasional. Melalui jejaring organisasi di berbagai daerah, HIPPI mendorong kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang semakin kuat dan berkelanjutan. (DHP/ Megy)
Comment