JAKARTA – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI) memberikan catatan kritis terkait pengalokasian anggaran bernilai besar untuk pembuatan film bertajuk “Hakim Juga Manusia”.
FORSIMEMA-RI mempertanyakan efektivitas edukasi publik dari proyek audiovisual tersebut di tengah banyaknya agenda reformasi peradilan dan peningkatan pelayanan hukum yang jauh lebih mendesak bagi masyarakat pencari keadilan.
Ketua Umum FORSIMEMA-RI menegaskan bahwa upaya humanisasi profesi hakim melalui media seni pada dasarnya memiliki niat baik. Namun, penggunaan anggaran publik atau anggaran lembaga yang fantastis harus diuji efektivitasnya melalui indikator kinerja dan dampak langsung bagi publik.
”Memanusiakan hakim di mata masyarakat tidak cukup hanya melalui narasi film visual. Kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaga peradilan tumbuh bukan dari drama sinematik, melainkan dari putusan yang adil, integritas hakim di lapangan, transparansi proses bersidang, serta pelayanan peradilan yang cepat dan terjangkau,” ujar Ketua Umum FORSIMEMA-RI kepada awak media pada Minggu (02-08-2026)
Point Catatan Kritis FORSIMEMA-RI :
Efektivitas dan Return on Investment (ROI) Edukasi Publik
Apakah edukasi hukum masyarakat akan otomatis meningkat signifikan dengan menonton film tersebut? Anggaran besar yang disedot untuk produksi sinematografi seharusnya diukur: sejauh mana film ini dapat menjangkau masyarakat pelosok yang sedang berjuang mencari keadilan (access to justice).
Skala Prioritas Anggaran Peradilan
FORSIMEMA-RI menilai masih banyak sektor krusial di lingkungan peradilan yang membutuhkan perhatian dan penguatan anggaran. Di antaranya:
Penguatan Integritas & Pengawasan Internal :
Mencegah praktik penyimpangan oknum di lapangan.
Infrastruktur &
- Digitalisasi Sistem (SIPP/e-Court):
Memastikan sistem informasi penanganan perkara selalu stabil, aman, dan dapat diakses tanpa hambatan teknis. - Sosialisasi Hukum Berbasis Komunitas:
Edukasi langsung ke masyarakat, termasuk sosialisasi Restorative Justice hingga tingkat bawah. Tuntutan Transparansi & Akuntabilitas
FORSIMEMA-RI mendesak agar ada transparansi penuh terkait besaran anggaran, skema pengadaan, hingga penunjukan pihak ketiga dalam pembuatan film Hakim Juga Manusia guna mengantisipasi potensi pemborosan anggaran (inefficiency).
Rekomendasi FORSIMEMA-RI
Guna memastikan dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, FORSIMEMA-RI merekomendasikan:
Pengukuran Dampak Publik :
Mengaudit efektivitas capaian pesan dari film tersebut terhadap peningkatan citra dan transparansi peradilan.
Sinergi Strategis dengan Media :
Mengoptimalkan kemitraan bersama media massa dan media independen sebagai sarana edukasi hukum sehari-hari yang jauh lebih efisien, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung.
Fokus pada Reformasi Pelayanan :
Mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih besar pada perbaikan layanan informasi perkara dan transparansi akses bagi pencari keadilan.
“Pers dan insan media di lingkungan Mahkamah Agung siap menjadi mitra strategis untuk mengedukasi masyarakat. Kerja-kerja media yang konstan dan berbasis fakta di lapangan jauh lebih efektif membangun kepercayaan publik secara substansial dibanding sebuah karya fiksi/semi-dokumenter bernilai besar,” tutup Ketua Umum FORSIMEMA-RI.
Penulis : Syamsul Bahri
Ketum FORSIMEMA-RI
Comment