OPINI – Selama puluhan tahun, Indonesia kerap diperkenalkan kepada dunia melalui berbagai indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, beban penyakit menular, stunting, akses sanitasi layak, hingga kualitas pelayanan kesehatan. Statistik tersebut penting sebagai dasar penyusunan kebijakan publik sekaligus sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Namun, di balik setiap angka, tersimpan sebuah pertanyaan yang jarang dibahas secara mendalam: mengapa berbagai persoalan yang sama terus muncul dalam berbagai laporan internasional, padahal bantuan pembangunan dari lembaga donor internasional telah mengalir selama puluhan tahun?
Pertanyaan tersebut kembali mengemuka ketika publik Amerika Serikat memperdebatkan efektivitas bantuan luar negeri yang selama ini dikelola melalui United States Agency for International Development (USAID). Perdebatan itu tidak semata-mata menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga menyangkut akuntabilitas penggunaan dana publik yang berasal dari pajak masyarakat Amerika Serikat. Pertanyaan utamanya sederhana: sejauh mana bantuan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan?
Indonesia merupakan salah satu negara mitra USAID selama beberapa dekade. Berdasarkan berbagai dokumen Congressional Budget Justification, alokasi bantuan untuk Indonesia dalam dua dekade terakhir umumnya berada pada kisaran US$70–130 juta per tahun, bergantung pada prioritas program pada masing-masing tahun anggaran. Jika diakumulasikan bersama berbagai program lintas sektor sejak awal tahun 2000-an, nilai komitmen bantuan tersebut mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Pendanaan tersebut mencakup bidang kesehatan, pengendalian tuberkulosis, HIV/AIDS, gizi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, perubahan iklim, air bersih, sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan masih menunjukkan tantangan yang besar. Global Tuberculosis Report 2025 yang diterbitkan World Health Organization (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan estimasi beban kasus tuberkulosis terbesar kedua di dunia setelah India, dengan sekitar 1,1 juta kasus baru setiap tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pengendalian telah berjalan selama bertahun-tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pencegahan, penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, dan pengendalian penularan.
Pada bidang gizi, Indonesia memang menunjukkan kemajuan. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih berada di atas target nasional. Sementara itu, data WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi layak juga terus meningkat, tetapi kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan sehingga praktik buang air besar sembarangan masih ditemukan di sejumlah daerah.
Hal tersebut mengingatkan saya pada masa ketika Kota Depok dipenuhi spanduk kampanye Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS/Open Defecation Free). Saat itu saya pernah menulis kritik sederhana.
Bagaimana mungkin sebuah kota dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan tingkat kesejahteraan yang cukup baik masih harus berkutat dengan persoalan sanitasi dasar?
Pertanyaan itu bukan dimaksudkan untuk merendahkan masyarakat, melainkan sebagai ajakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik setelah puluhan tahun investasi pembangunan dilakukan.
Program sanitasi sendiri bukanlah hal baru. Sejak dekade 1970-an, Bank Dunia telah mendukung berbagai proyek pembangunan air bersih, sanitasi, dan penguatan pelayanan kesehatan dasar di Indonesia. Saya masih mengingat cerita almarhum ayah saya ketika bertugas sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil. Saat itu beliau memperoleh sepeda motor operasional melalui program yang didukung pembiayaan Bank Dunia agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau desa-desa yang sulit diakses.
Kini lebih dari lima dekade telah berlalu.
Generasi telah berganti.
Teknologi berkembang jauh lebih maju.
Namun sebagian persoalan mendasar masih terus muncul dalam berbagai laporan pembangunan.
Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata apakah dana pembangunan masih kurang.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah tata kelola, sistem pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan integritas penyelenggara program telah berjalan secara optimal.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat berbagai laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbagai laporan menunjukkan bahwa sektor kesehatan berulang kali menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, pembangunan fasilitas kesehatan, pengelolaan dana kapitasi puskesmas, hingga program makanan tambahan bagi kelompok rentan.
Korupsi di sektor kesehatan bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara.
Korupsi di sektor kesehatan berarti berkurangnya kualitas pelayanan bagi masyarakat yang sedang sakit, ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi, bayi yang memerlukan makanan tambahan, maupun pasien yang bergantung pada alat kesehatan yang layak.
Satire terbesar sesungguhnya bukan terletak pada besarnya angka kerugian negara.
Satire terbesar adalah ketika program yang dirancang untuk menyelamatkan kehidupan manusia masih dapat menjadi objek penyimpangan.
Dalam berbagai tulisan sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum.
Korupsi juga merupakan persoalan integritas.
Ketika seseorang yang memiliki pendidikan tinggi masih melakukan penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan atau mengurangi kualitas bantuan pangan bagi kelompok rentan, persoalannya tidak lagi berkaitan dengan tingkat pendidikan formal, melainkan dengan nilai, etika, dan integritas.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apabila kondisi tersebut melahirkan siklus yang terus berulang.
Indonesia kembali dilaporkan memiliki beban tuberkulosis yang tinggi.
Indonesia masih menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Program baru disusun.
Proposal baru diajukan.
Konferensi baru diselenggarakan.
Anggaran baru dialokasikan.
Namun masyarakat tetap bertanya mengapa sebagian persoalan mendasar masih bergerak lambat menuju penyelesaian.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan manfaat bantuan internasional. Banyak tenaga kesehatan, peneliti, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pekerja lapangan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi sehingga berbagai program berhasil meningkatkan kualitas hidup dan menyelamatkan banyak nyawa.
Justru karena manfaat tersebut sangat besar, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana publik menjadi semakin penting.
Publik Indonesia berhak mengetahui sejauh mana bantuan pembangunan menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan.
Publik Amerika Serikat juga berhak mengetahui apakah pajak yang mereka bayarkan digunakan secara efektif sesuai tujuan kemanusiaan.
Kedua kepentingan tersebut bertemu pada satu prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Karena sebesar apa pun dana bantuan pembangunan yang diberikan, hasilnya tidak akan optimal apabila sistem pengawasan, integritas, dan akuntabilitas masih memiliki banyak celah.
Selama kemiskinan, penyakit menular, dan sanitasi yang belum memadai masih terus menjadi indikator yang berulang dalam berbagai laporan pembangunan tanpa perbaikan yang sebanding dengan investasi yang telah dilakukan, pertanyaan yang sama akan terus muncul.
Apakah kita benar-benar sedang menyelesaikan persoalan pembangunan?
Ataukah kita belum berhasil membangun sistem yang mampu memastikan setiap rupiah dan setiap dolar bantuan benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan?
Sebab bangsa yang besar tidak diukur dari banyaknya bantuan yang diterima, melainkan dari kemampuannya membangun sistem yang membuat bantuan itu pada akhirnya tidak lagi diperlukan.
Referensi
- World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2025.
- USAID. Congressional Budget Justification (berbagai tahun).
- Indonesia Corruption Watch (ICW). Laporan Pemantauan Korupsi Sektor Kesehatan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan.
- World Bank. Dokumentasi Proyek Air Bersih, Sanitasi, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
- WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply, Sanitation and Hygiene.
- Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator Kesehatan dan Sanitasi Indonesia.
Jakarta, 06 Agustus 2026
oleh: Novita Sari Yahya (Penulis, Pemerhati, Aktivis Perempuan)
Comment