PAPUA BARAT – Ketua DPW IPJI (Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia) Papua Barat mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetap berada langsung di bawah komando Presiden, untuk menjaga independensi institusi dari kepentingan politik sektoral.
Ketua DPW IPJI Papua Barat Jekson Kapisa mengucapkan kepada awak media pada Kamis (29-1/01-2026) bahwa Polri dengan Rantai komando langsung dari Presiden akan menjamin Profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi masyarakat.
“Kami mendukung posisi Polri di bawah Presiden, dan menolak dengan tegas Polri dibawah Kementerian manapun,” ungkap Jekson Kapisa
“Kalau Kepolisian dibawah Kementerian, ini akan mengakibatkan institusi Polri jadi kurang maksimal dalam pelayanan, dan akan berdampak mempengaruhi fleksibilitas dalam penanganan keamanan yang tentu terhambat oleh prosedur birokrasi,” jelasnya
“Terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang tidak sesuai mekanisme respon cepat demi mewujudkan kelancaran aktivitas Kamtikmas dan sosial ekonomi masyarakat,” katanya
Menurut Jekson Kapisa, Jika Kepolisian berada di bawah kementerian, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat, sehingga Polri harus lansung dibawah Komando Presiden, dengan alasanya Polri salah satu pilar penting dalam menjaga netralitas. Kepolisian pada berbagai momentum, khususnya Papua Barat yang memiliki karakteristik dan tantangan sosial politik berbeda dari daerah lain.
“Presiden adalah kepala negara yang memegang mandat tertinggi dari rakyat, bukan kementerian, karena itu Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden,” ujar Jekson menutupi. (MG)
