OPINI – Data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen menjadi catatan positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, angka tersebut tampaknya belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh sebagian besar lapisan masyarakat, terutama dalam hal peningkatan daya beli dan kesejahteraan sehari-hari.
Badan Pusat Statistik mencatat laju pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor. Namun, di sisi lain, inflasi yang masih bertahan di level 3,08 persen serta pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.950 per dolar AS pada pertengahan Juni memberikan tekanan tersendiri pada biaya hidup.
Berdasarkan data Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen pada Mei 2026 berada di zona pesimis, yang mengindikasikan masyarakat masih cemas terhadap kondisi keuangan dan ketersediaan pekerjaan ke depan. Penjualan ritel skala kecil dan menengah juga dilaporkan melambat, seiring masyarakat cenderung menunda pengeluaran non-pokok.
Pengamat ekonomi dari LPEM-FEB UI menyatakan bahwa kesenjangan antara data agregat dan persepsi masyarakat bisa terjadi karena pertumbuhan saat ini masih terkonsentrasi pada sektor tertentu dan wilayah tertentu. “Kita perlu memastikan hasil pertumbuhan tersebut tersebar merata hingga ke lapisan terbawah,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan terus berupaya mengoptimalkan alokasi anggaran, termasuk subsidi energi yang diproyeksi mencapai Rp450 triliun, serta mempercepat program bantuan sosial dan penyerapan tenaga kerja. Bank Indonesia juga menegaskan akan terus menjaga stabilitas harga dan nilai tukar melalui kebijakan moneter yang diperlukan.
Perlu dipahami bahwa memperbaiki kesejahteraan ekonomi adalah proses bertahap. Meskipun tantangan masih ada, langkah koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan penguatan sektor produktif diharapkan dapat menjembatani kesenjangan ini. Tujuan akhirnya adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar terasa dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, 10 Juli 2026
oleh: Dina Novita, SE, MM (Pemerhati Ekonomi dan Akademi)
Comment