JAKARTA – Pemerintah mulai memperkuat implementasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui ruang dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut diwujudkan lewat Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada Kamis (16-07-2026)
Seminar ini menjadi forum publik pertama yang secara khusus membahas perkembangan operasional KDKMP setelah pemerintah memperkenalkan program tersebut sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi desa. Berbeda dengan sosialisasi yang selama ini dilakukan pemerintah, forum ini dirancang untuk membuka ruang diskusi dua arah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai kalangan sebelum implementasi program berjalan lebih luas.
Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, hingga Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan seminar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, penyempurnaan program tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan masukan dari akademisi, organisasi masyarakat, pemerintah desa, hingga pelaku usaha.
“Selama ini masyarakat sudah banyak mendengar penjelasan dari berbagai kementerian maupun arahan Presiden mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Namun forum dialog yang benar benar melibatkan berbagai unsur baru pertama kali kami selenggarakan melalui seminar nasional ini,” ujar Yandri.
Ia menilai, keterlibatan publik penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang berpotensi muncul saat program memasuki tahap operasional. Karena itu, hasil diskusi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.
Selain menjadi ruang evaluasi, seminar juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme operasional koperasi kepada peserta.
Menurut Yandri, informasi yang komprehensif diperlukan agar pelaksanaan program di tingkat desa tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
Untuk memperluas jangkauan sosialisasi, Kemendes PDT menggandeng 10 asosiasi desa sebagai mitra strategis.
Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pemerintah desa dalam menyampaikan kebijakan sekaligus mengawal pelaksanaannya.
“Kami menggandeng 10 asosiasi desa agar mereka memahami kebijakan Koperasi Desa Merah Putih beserta manfaatnya bagi masyarakat desa,” katanya.
Yandri juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana desa apabila dimanfaatkan sebagai bagian dari penyertaan modal dalam program koperasi.
Menurutnya, pengelolaan yang akuntabel menjadi syarat agar manfaat ekonomi yang diharapkan benar benar dirasakan masyarakat.
“Karena menggunakan dana desa, tentu harus kita kawal bersama agar penyertaan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.
Ke depan, Kemendes PDT bersama 10 asosiasi desa akan melanjutkan rangkaian seminar dan sosialisasi di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola koperasi sekaligus memastikan program strategis tersebut berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi desa. (Berlian)
Comment