Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, setiap rupiah dalam APBN seharusnya dipertaruhkan dengan kehati-hatian tinggi. Namun Program MBG justru bergerak ke arah sebaliknya: anggaran besar, transparansi terbatas, dan manfaat yang belum sepenuhnya terukur.
Situasi ini bukan sekadar memunculkan kritik. Ia memicu pertanyaan yang lebih serius apakah MBG mengalami kebocoran efisiensi, atau ada struktur yang memang memungkinkan keuntungan terkonsentrasi pada pihak tertentu?
Anggaran Besar, Tapi Ke Mana Mengalir?
Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah program dengan alokasi mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun. Secara teoritis, dana sebesar itu seharusnya mampu menciptakan dampak signifikan: peningkatan kesejahteraan, perluasan akses layanan, hingga efek berganda bagi ekonomi lokal.
Namun ketika dampak tersebut tidak terlihat secara merata, maka fokus bergeser pada satu hal: aliran dana.
Dalam banyak laporan keuangan pemerintah, rincian penggunaan anggaran sering kali berhenti pada level makro. Di sinilah persoalan dimulai. Tanpa transparansi mikro siapa pelaksana, siapa penerima kontrak, berapa nilai per proyek, publik hanya melihat angka tanpa konteks.
Dan dalam kebijakan publik, kekosongan informasi hampir selalu diisi oleh kepentingan.
Temuan Berulang: Catatan dari Pengawas Negara
Sejumlah laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan kerap menyoroti persoalan klasik dalam belanja negara: ketidakefisienan, potensi pemborosan, hingga kelemahan pengendalian internal.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berbagai kajiannya juga berulang kali mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik paling rawan dalam pengelolaan anggaran publik.
Apakah MBG termasuk di dalamnya? Tanpa audit yang lebih terbuka dan spesifik, pertanyaan ini akan terus menggantung.
Pengadaan: Titik Rawan yang Selalu Berulang
Jika ada satu titik paling krusial dalam program bernilai besar, itu adalah pengadaan.
Di sinilah anggaran berubah menjadi kontrak. Dan di sinilah pula risiko terbesar muncul.
Pola yang sering terjadi bukanlah pelanggaran terang-terangan, melainkan konsentrasi peluang. Proyek-proyek besar cenderung berputar di lingkaran pelaku yang memiliki akses, pengalaman, dan dalam beberapa kasus kedekatan dengan pengambil keputusan.
Secara hukum, ini bisa saja sah. Namun secara etika kebijakan publik, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah kompetisi benar-benar terbuka?
Jika tidak, maka negara berisiko menciptakan “pasar tertutup” dengan dana publik sebagai sumber utamanya.
Simulasi Sederhana: Ketika Inefisiensi Jadi Mahal
Untuk memahami dampaknya, mari gunakan ilustrasi sederhana.
Jika dari total anggaran Rp.50 triliun terjadi inefisiensi sebesar 10% saja, maka potensi pemborosan mencapai Rp5 triliun.
Angka tersebut bukan kecil. Ia setara dengan:
- Pembangunan ribuan sekolah atau fasilitas Kesehatan.
- Bantuan sosial untuk jutaan masyarakat
- atau investasi infrastruktur dasar di berbagai daerah tertinggal.
Ketika angka sebesar ini “hilang” dalam sistem, maka yang terjadi bukan sekadar pemborosan melainkan kegagalan distribusi keadilan anggaran.
Siapa yang Diuntungkan?
Dalam setiap pemborosan, selalu ada dua sisi: pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.
Pihak yang dirugikan jelas publik sebagai pembayar pajak.
Namun pihak yang diuntungkan sering kali tidak terlihat secara langsung. Mereka bisa berupa:
- Pelaksana proyek dengan margin tinggi
- Jaringan pemasok dalam rantai pengadaan
- Atau aktor yang memiliki akses terhadap distribusi proyek
Tanpa transparansi menyeluruh, identitas mereka tidak akan pernah benar-benar terang.
Pengawasan yang Tumpul
Secara formal, pengawasan terhadap APBN melibatkan banyak institusi: audit oleh BPK, pengawasan internal pemerintah, hingga penindakan oleh aparat hukum.
Namun efektivitasnya bergantung pada satu hal: kedalaman.
Jika pengawasan hanya memeriksa kelengkapan dokumen tanpa menguji substansi, maka yang dihasilkan adalah kepatuhan administrative bukan akuntabilitas nyata.
Dalam konteks MBG, inilah yang menjadi kekhawatiran terbesar: pengawasan ada, tetapi tidak cukup tajam untuk membongkar struktur masalah.
Antara Ketidaksengajaan dan Sistem
Pada titik ini, ada dua kemungkinan yang tidak bisa dihindari.
- Pertama, MBG mengalami inefisiensi karena kelemahan manajemen dan perencanaan.
- Kedua, ada struktur yang secara sistematis memungkinkan anggaran besar mengalir tanpa kontrol optimal.
Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka persoalannya jauh lebih serius. Karena ini berarti pemborosan bukan lagi kesalahan melainkan bagian dari sistem.
Publik Berhak Tahu
Transparansi bukan pilihan. Ia adalah kewajiban.
Jika MBG dirancang untuk kepentingan publik, maka membuka data secara detail seharusnya tidak menjadi masalah. Sebaliknya, jika keterbukaan justru dihindari, maka publik berhak mempertanyakan alasannya.
Pada akhirnya, pertanyaan “siapa yang untung besar?” bukan sekadar retorika. Ia adalah pintu masuk untuk menguji apakah kebijakan ini masih berada di jalur kepentingan public atau sudah menyimpang terlalu jauh.
Dan sampai jawaban itu benar-benar dibuka, kecurigaan tidak akan pernah hilang. (Red)
Oleh : Ryanto Sirait, SH,MH,M.Kn
Comment